PALEMBANG — SumateraNews.id, Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan masyarakat. Di tengah kondisi udara yang dikeluhkan warga, transparansi penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla menjadi perhatian publik.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada September 2026, Banpres penanganan karhutla yang dialokasikan untuk wilayah Sumatera Selatan mencapai total sekitar Rp100 miliar, dengan rincian Rp30 miliar untuk Pemprov Sumsel, Rp20 miliar untuk Kabupaten OKI, Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin, Rp15 miliar untuk Ogan Ilir, dan Rp15 miliar untuk Banyuasin.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi penanganan karhutla, termasuk mendukung upaya pencegahan dan mengurangi dampak terhadap masyarakat. Gubernur Sumsel Herman Deru juga menegaskan bahwa Banpres harus digunakan sesuai ketentuan dan peruntukannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di tengah kepungan asap yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, muncul pertanyaan: sejauh mana bantuan tersebut telah direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Warga berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan kesiapan anggaran, tetapi juga membuka informasi secara transparan mengenai besaran dana yang telah diterima, program yang dibiayai, lokasi pelaksanaan, hingga realisasi dan pertanggungjawabannya.
Keluhan masyarakat terhadap kabut asap juga perlu mendapat perhatian serius. Kelompok rentan seperti anak-anak dan warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan dapat terdampak ketika kualitas udara memburuk.
Karena itu, publik menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan Banpres tersebut. Jika anggaran sudah tersedia, masyarakat berhak mengetahui kapan dan bagaimana dana itu digunakan untuk penanganan karhutla yang sedang berlangsung.
Pertanyaan publik juga semakin kuat apabila realisasi bantuan dinilai lambat: apakah seluruh anggaran benar-benar telah diarahkan untuk kebutuhan penanganan bencana, atau masih terdapat kendala administratif dan teknis dalam pencairannya?
Yang paling penting, jangan sampai persoalan anggaran justru mengalahkan kepentingan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi dampak karhutla dan kabut asap.
Transparansi, keterbukaan realisasi anggaran, serta pengawasan bersama menjadi penting agar setiap rupiah bantuan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Selatan.
Laporan: Ketua Tim Pewarta Ogan Ilir Indonesia (Fc)
