OGAN ILIR — Dugaan pungutan rutin terhadap sejumlah kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mencuat. Setoran yang disebut berkaitan dengan langganan koran atau publikasi media itu diduga dihimpun melalui oknum pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Mencuat pula klaim ancaman pencopotan jabatan terhadap kepala sekolah yang menolak.
Seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, setoran dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah siswa. Sekolah dengan jumlah siswa di bawah 100 orang disebut menyetor Rp150.000 per bulan, sedangkan sekolah dengan lebih dari 100 siswa berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, menurut sumber tersebut, setoran dilakukan tanpa kuitansi atau tanda terima resmi. Uang itu disebut-sebut akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir untuk membayar langganan koran.
“Uang kami setorkan tanpa bukti pembayaran. Katanya untuk membayar koran,” ungkap sumber tersebut.
Sumber yang sama mengaku kepala sekolah yang keberatan dengan mekanisme tersebut diduga mendapat ancaman pencopotan jabatan. Namun, pihak yang disebut menyampaikan ancaman, waktu kejadian, dan bukti pendukungnya belum dapat diverifikasi secara independen.
Dikaitkan dengan Pemeriksaan BPK: Persoalan ini juga dikaitkan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja langganan koran atau publikasi media dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025. Meski demikian, belum ada dokumen yang memastikan keterkaitan langsung antara dugaan pungutan tersebut dan hasil pemeriksaan BPK.
Karena itu, substansi temuan, rekomendasi pemeriksa, serta tindak lanjut instansi terkait perlu diperjelas melalui dokumen resmi.
Ketua K3S dan MKKS Diminta Memberikan Klarifikasi: Upaya konfirmasi kepada Ketua K3S Kecamatan Tanjung Raja, Fauziah, yang juga disebut menjabat sebagai Kepala SD Negeri 21 Tanjung Raja dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Raja, belum membuahkan hasil. Saat didatangi di kantor koordinator wilayah maupun sekolah tempatnya bertugas, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Seorang guru menyampaikan bahwa Fauziah sedang mengikuti kegiatan di kabupaten.
Konfirmasi juga diperlukan dari Ketua MKKS Kabupaten Ogan Ilir, Nirwan Yuliz Alsof, S.Ag., yang disebut menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kandis. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari kedua pihak mengenai dugaan setoran rutin, ketiadaan kuitansi, aliran dana, maupun klaim ancaman pencopotan jabatan.
Transparansi dan Pertanggungjawaban Harus Dibuka: Jika dugaan tersebut benar, mekanisme pengumpulan uang tanpa bukti transaksi dan adanya tekanan terhadap kepala sekolah merupakan persoalan serius yang perlu diperiksa secara objektif. Setiap pungutan harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, pengurus K3S, dan MKKS perlu menjelaskan secara terbuka apakah setoran tersebut merupakan kebijakan resmi atau kesepakatan tertentu, siapa yang menetapkan nominal, ke mana dana disalurkan, serta bagaimana pertanggungjawabannya.
Dunia pendidikan membutuhkan tata kelola yang transparan, bukan mekanisme keuangan yang menimbulkan tanda tanya. Dugaan ini perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti, sementara pihak-pihak yang disebut harus diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi agar persoalan menjadi terang dan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak.
Laporan: Ketua Tim Pewarta Ogan Ilir Indonesia (FC)
